Dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM.
Baca Juga: Dibayar Pakai Uang Korupsi Bansos, Cita Citata Terseret Kasus?
Baca Juga: Seorang Kades Terancam Hukuman Mati Karena Pakai Dana Bansos Untuk Judi
"Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi," ujar Azis.
Selain BST, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menghilangkan data-data fiktif.***
"Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," tutur Azis..
Alasan Azis agar Kemensos dan Pemda mengevaluasi kembali program ini lantaran masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda.
"Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," ujarnya.