SalatigaTerkini - Bantuan Sosial Tunai (BST) jadi solusi pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi. Namun, beberapa waktu yang lalu program BST ini mulai dihentikan pemerintah.
Penghentian BST ini bukan hanya mengundang respon dari masyarakat, tokoh politikpun ikut bersuara salah satunya Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.
Azis Syamsuddin meminta Kementerian Sosial untuk mempertimbangkan kembali penghentian bantuan sosial tunai (BST) seperti dikutip SalatigaTerkini dari antaranews.
"Kami menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan program BST yang berjalan di tahun 2020 dan 2021, untuk melihat sejauh mana efektivitas bantuan tersebut dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, serta mengupayakan bantuan dalam bentuk lain jika BST dihapuskan," kata Azis dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat, 2 April 2021.
Baca Juga: Kejar Target, Pemerintah Bakal Kebut Pendistribusian Bansos Hingga Pelosok
Baca Juga: Kembali Terjadi, Korupsi Bansos di Purwokerto Ditengah Situasi Pandemi
Saat ini, DPR sedang mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan kembali terkait penghentian BST ini mengingat kondisi perekonomian masyarakat belum berangsur pulih meskipun pergerakan ekonomi Indonesia sudah mulai normal.
BST sangat diharapkan oleh masyarakat, karena meringankan dampak pandemi terhadap perekonomian masyarakat.
Azis menambahkan penyaluran BST merupakan bagian dari program bantuan tunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak 4 Januari 2021 yang mencakup tiga jenis program, yaitu program sembako/bantuan pangan non-tunai (BPNT) bagi 18,8 juta KPM, program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM, dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 10 juta KPM.
Dari data yang diterima DPR selama Maret 2021, telah disalurkan BPNT dalam beberapa tahap, yaitu pada 22 Maret sebanyak 4.502.451 KPM, 25 Maret 5.993.734 KPM dengan akumulasi 10.496.185 KPM.
Baca Juga: Dibayar Pakai Uang Korupsi Bansos, Cita Citata Terseret Kasus?
Baca Juga: Seorang Kades Terancam Hukuman Mati Karena Pakai Dana Bansos Untuk Judi
"Cek kembali data ini, karena ke depan sebagai bahan evaluasi," ujar Azis.
Selain BST, DPR juga meminta Kementerian terkait untuk mengevaluasi kembali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menghilangkan data-data fiktif.***
"Kemensos bisa mendorong Pemda dalam evaluasi DTKS. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran data. Terlebih Pemda sebagai pihak yang mengetahui persis mana yang dicoret dan tidak," tutur Azis..
Alasan Azis agar Kemensos dan Pemda mengevaluasi kembali program ini lantaran masih ada data penerima manfaat yang tidak padan dan adanya penerima ganda.
"Sehingga penerima manfaat baru yang membutuhkan bantuan masih tertahan," ujarnya.