Network
Ini adalah pertama kalinya jajak pendapat menghasilkan parlemen yang digantung. Anwar segera mengumumkan bahwa ia memiliki cukup dukungan untuk memimpin mayoritas begitupun dengan Muhyiddin yang mengklaim hal yang sama.
Di tengah ketidakpastian, Raja Malaysia Sultan Abdullah akhirnya mengeluarkan pernyataan yang menetapkan batas waktu bagi koalisi untuk membentuk aliansi baru dan menyerahkannya ke istana. Di tengah pernyataan dukungan yang saling bertentangan, Sultan Abdullah memperpanjang tenggat waktu 24 jam dari sebelumnya 21 November 2022 menjadi 22 November 2022.
Baca Juga: Pertahanan Udara Ukraina Sebabkan Terjadinya Ledakan di Polandia
Baca Juga: Serangan Rudal di Polandia Tewaskan Dua Orang
Anwar dan Muhyiddin bertemu dengannya secara terpisah di istana tak lama setelah tenggat dan tampaknya keduanya tidak mendapatkan 112 kursi yang diperlukan.
Malaysia adalah demokrasi parlementer di mana partai atau koalisi yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum membentuk pemerintahan. Pemimpin partai atau koalisi itu biasanya menjadi perdana menteri.
Peran monarki konstitusional negara sebagian besar bersifat penasihat, tetapi di bawah konstitusi, raja memang memiliki kekuatan untuk menunjuk seorang Perdana Menteri yang ia yakini memiliki kepercayaan dari legislator.
Demikian informasi terkait Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah yang pertimbangkan tahta Perdana Menteri Malaysia selanjutnya antara Anwar atau Muhyiddin usai kedua kadidat gagal dapat dukungan mayoritas.***
