Network
SalatigaTerkini - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe memberikan pernyataan melalui rilis pers Pemerintah Provinsi Papua pada 29 April 2021, terkait pelabelan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia Mahfud MD.
Menurutnya, terorisme adalah konsep yang masih jadi perdebatan dalam ruang lingkup hukum dan politik, maka dari itu ia meminta pemerintah mengkaji ulang pelabelan teroris pada KKB di Papua dan meminta objektivitas dari negara dalam pemberian label tersebut.
Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa tindakan KKB selama ini telah meresahkan dan mencederai prinsip dasar HAM. Namun Pemprov Papua meminta agar penetapan label teroris ini dipertimbangkan kembali dengan dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, dan hukum bagi warga Papua secara umum.
Baca Juga: Pelabelan Teroris Pada KKB Papua Oleh Pemerintah Dikritik Banyak Pihak
Selain itu, Pemprov Papua mendorong TNI dan Polri untuk memetakan kekuatan KKB sehingga tidak terjadi kasus salah tembak atau salah tangkap pada warga sipil di Papua.
"Hal ini sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil di Papua," ujar Lukas Enembe.
Pelabelan teroris pada KKB di Papua ini juga dianggap akan berdampak secara psikososial bagi warga Papua yang ada di luar Papua.
"Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua yang berada di perantauan," tambahnya.
Baca Juga: Pemerintah Resmi Menyatakan KKB Papua adalah Teroris
