Network
SalatigaTerkini - Komjen Pol Firli Bahuri selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait dalam pencegahan korupsi di Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dinilai sudah berhasil dalam menerapkan sistem pencegahan korupsi yang ada di Jawa Tengah dengan cara memberikan pendidikan anti korupsi maupun penyuluhan anti korupsi.
Hal tersebut disampaikan pada hari Selasa, 13 April 2021 secara langsung oleh Komjen Pol Firli Bahuri dalam acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang telah digelar oleh KPK secara online atau daring.
Dalam Acara tersebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo diminta memberikan masukan terkait program pencegahan korupsi di Provinsi Jawa Tengah bersama pembicara lainnya.
Baca Juga: Hukum Tidur Setelah Subuh, Dapat Menghambat Rezekimu Salah Satunya
Baca Juga: 30 Keutamaan Shalat Tarawih yang Berbeda Setiap Malamnya
“Saya mendorong, kalau kita ingin melakukan pencegahan, konteks pencegahan harus melibatkan semuanya. Kalau konteks OTT sudahlah, itu pasti akan diberitakan secara luas. Namun cerita baik, proses panjang mengubah sistem dan perilaku antikorupsi ini tidak pernah muncul,” kata Ganjar.
Ganjar juga menambahkan, adanya praktik baik yang telah dilakukan beberapa daerah terkait pencegahan korupsi di Jawa Tengah, sejak dilakukannya koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi atau Korsupgah dari KPK yang diakukan pada tahun 2015 silam, maka muncul beberapa program anti korupsi seperti yang disebutkan tadi yaitu dengan pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi.
“Pendidikan antikorupsi menjadi penting. Program ini masuk ke sekolah, dunia usaha dan perijinan-perijinan, sehingga kita bisa pantau semuanya. Bahkan kami telah memiliki Perda khusus tentang pendidikan antikorupsi itu,” jelasnya
Sementara itu, penyuluh anti korupsi di Jawa Tengah terlihat sudah cukup lumayan baik. Terlihat dari beberapa ASN dan Masyarakat umum diberi pelatihan dengan pendampingan pihak KPK untuk menjadi Agen-Agen penyuluh anti korupsi tersebut.
Baca Juga: KNKT Berhasil Unduh Seluruh Data Saluran Rekaman Kecelakaan Pesawat Air SJ 182
Baca Juga: Lirik Lagu 'Andaikan Kau Datang Kembali' Koes Plus. Punya Makna Agamis Dalam
“Mereka telah menjadi virus seperti vaksinasi, yang kita suntikkan ke dalam sistem yang harus berubah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” tegasnya.
Menurutnya, banyak praktik baik dari daerah yang dapat diambil menjadi kebijakan nasional. Ganjar juga berterima kasih pada KPK yang selalu memberikan pendampingan terkait pencegahan korupsi.
Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan, kerja sama antara KPK dengan Pemprov Jateng berjalan sangat bagus. Tim dari KPK, sering datang ke Jawa Tengah untuk melakukan sosialisasi dan membantu Jateng melaksanakan program-program pencegahan lainnya.
“Praktik-praktik pencegahan ini memang perlu dikembangkan dan ditularkan pada seluruh daerah. Karena jangan sampai, hanya orang kena OTT saja yang ramai, padahal masih banyak orang baik di Indonesia ini,” kata Firli.
KPK lanjut dia juga telah membentuk dan memperbanyak agen pembangun integritas. Mereka disebar di Kementerian/ Lembaga hingga Kabupaten/ Kota untuk melakukan pencegahan korupsi. Ada 40 penyuluh antikorupsi dan 40 agen pembangun integritas kelompok.
“Kalau mereka tersebar, tentu Indonesia berintegritas akan terwujud dan terbentuk. Saya juga meminta kepada semua kepala daerah untuk memperbanyak kelompok-kelompok anti korupsi agar program pencegahan berjalan lancar,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KSP, Moeldoko mengapresiasi sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah yang telah berjalan dengan baik. Mulai sistem perencanaan keuangan, birokrasi yang bersih hingga berjalannya pendidikan antikorupsi dan penyuluh antikorupsi.
“Saya pikir model seperti ini yang jusru banyak dieksploitasi di lapangan oleh para kepala daerah. Karena ini judulnya pencegahan, maka harus diperbanyak pendidikan dan penyuluhannya agar orang sadar. Kami sangat apresiasi pada pak Ganjar,” katanya.
Moeldoko juga sepakat, program yang baik di daerah harus diadopsi menjadi program nasional. Dengan begitu, program pemerintah akan berjalan sesuai harapan.
“Saya sepakat dengan pak Ganjar, bahwa praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah itu bisa menjadi benchmarking. Itu bisa jadi model dan diterapkan secara nasional. Itu sangat bagus, sehingga kita belajar dari yang empirik, nggak usah pusing-pusing lagi,” tutupnya.***
