SalatigaTerkini - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan bahwa masih ada anak buah kapal (ABK) Indonesia, khususnya yang bekerja menjadi awak kapal perikanan asing yang terjebak dalam praktek perbudakan modern di laut.
Seperti yang ia katakan dalam webinar bertajuk "Mempertanyakan Komitmen Multi-Pihak dalam Melindungi ABK Indonesia di Kapal Ikan Asing" pada Rabu 14 April 2021.
Lebih jauh, Ida mengungkapkan berbagai masalah yang dihadapi ABK Indonesia didominasi oleh penipuan, penahanan gaji, kerja melebihi batas waktu, hingga kekerasan fisik dan seksual.
Saking banyaknya kasus yang menimpa awak kapal Indonesia di kapal perikanan berbendera asing, menurutnya perlu ada perbaikan tata kelola penempatan awak kapal.
Baca Juga: KPK Apresiasi Ganjar, Karena Sukses Terapkan Sistem Pencegahan Korupsi Jawa Tengah
Baca Juga: Hukum Tidur Setelah Subuh, Dapat Menghambat Rezekimu Salah Satunya
Maka dari itu pemerintah hingga kini terus mengupayakan perbaikan salah satunya lewat penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan seperangkat aturan pemerintah yang mengatur tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing .
"Prosesnya kita tunggu, (saat ini RPP perlindungan awak kapal) masih diajukan di Setneg (Sekretariat Negara)," ujar Ida, seperti yang dikutip Salatiga Terkini dari Antaranews.
Ida menambahkan bahwa sejumlah kasus pelanggaran HAM terhadap awak kapal Indonesia sering terjadi karena tahapan awal di dalam negeri dalam proses penempatan ABK.
"Beberapa titik yang menimbulkan masalah adalah dalam proses pemberian izin bagi perusahaan yang akan menempatkan awak kapal, lalu proses rekrutmen, pendataan, proses pelatihan dan sertifikasi dan berikutnya proses pengawasan," ujarnya.
Baca Juga: 30 Keutamaan Shalat Tarawih yang Berbeda Setiap Malamnya
Baca Juga: KNKT Berhasil Unduh Seluruh Data Saluran Rekaman Kecelakaan Pesawat Air SJ 182
Menurutnya perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan pada tahapan-tahapan tersebut agar masalah yang dialami ABK saat bekerja di atas kapal bisa ditekan secara signifikan.
"Pembenahan ini perlu sinergi kementerian/lembaga guna mewujudkan tata kelola penempatan dan perlindungan awak kapal migran kita dengan lebih baik," kata Ida.***