Network
“Posisi kementerian perhubungan sudah ditetapkan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi pertemuan ini bukan negosiasi… isinya adalah tuntutan untuk kembali bekerja tanpa syarat,” kata serikat pekerja dalam sebuah pernyataan dilansir dari laman Aljazeera.
Baca Juga: Pemerintah Korea Selatan Berikan Pelatihan CPR Kepada Siswa, Imbas Insiden Halloween Itaewon Seoul
Korea yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, sangat menggantungkan pada komoditas ekspor, sehingga pemogokan massal melukai keuangan negara.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa pemerintah berencana menyusun aturan hukum terkait nasib para pekerja.
“Kita perlu menetapkan aturan hukum antara tenaga kerja dan manajemen,” katanya.
Presiden menyebut jika pemogokan tersebit menjadi aksi penyaderaan logistik negara, sehingga berencana mengadakan rapat kabinet pada 29 November 2022 esok, agar pengemudi trukbisa kembali bekerja.
Demikian informasi terkait aksi pemogokan massal pengemudi truk yang membuat pemerintah Korea Selatan merugi lebih dari Rp3 triliun per hari.***
