SalatigaTerkini - Imbas pemogokan massal Serikat Solidaritas Pengemudi Truk Kargo (CTSU), yang mengkritik Korea Selatan lantaran dinilai tidak mau memperluas sistem upah minimum lebih dari tiga tahun, membuat pemerintah mengalami kerugian fantastis.
Pasalnya, lalu lintas peti kemas di pelabuhan, transportasi industri baja, hingga penyaluran bensin SPBU mengalami gangguan. Itu disebabkan 70-80 persen pengemudi truk adalah anggota serikat pekerja yang ikut mogok.
Sejak pekan lalu, 259 dari 459 lokasi pembangunan telah menangguhkan pekerjaan beton siap pakai. Bahkan industri semen memperkirakan akumulasi kerugian produksi sekitar 46,4 miliar imbas pemogokan massal tersebut.
Pemerintah Korea Selatan berencana akan melakukan pertemuan dengan perwakilan serikat pekerja truk yang mogok selama lima hari, karena berimbas pada rantai pasokan.
Baca Juga: Untuk Pertama Kalinya, Presiden Korea Utara Kim Jong Un Ungkap Wajah Sang Putri Kepada Dunia
Pemerintah memperkirakan mengalami kerugian harian sekitar 300 miliar won atau lebih dari Rp3,5 trilun.
Pasalnya, pasokan semen dan bahan bakar untuk stasiun pengisian bahan bakar menipis, meningkatkan peringatan gangguan transportasi kargo ke level tertinggi.
Tetapi serikat pekerja tidak memiliki harapan untuk melakukan terobosan dalam pemogokan besar kedua dalam waktu kurang dari enam bulan, karena ribuan pengemudi truk menuntut gaji dan kondisi kerja yang lebih baik.
“Posisi kementerian perhubungan sudah ditetapkan, dan tidak ada ruang untuk negosiasi, jadi pertemuan ini bukan negosiasi… isinya adalah tuntutan untuk kembali bekerja tanpa syarat,” kata serikat pekerja dalam sebuah pernyataan dilansir dari laman Aljazeera.
Baca Juga: Pemerintah Korea Selatan Berikan Pelatihan CPR Kepada Siswa, Imbas Insiden Halloween Itaewon Seoul
Korea yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar keempat di Asia, sangat menggantungkan pada komoditas ekspor, sehingga pemogokan massal melukai keuangan negara.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan bahwa pemerintah berencana menyusun aturan hukum terkait nasib para pekerja.
“Kita perlu menetapkan aturan hukum antara tenaga kerja dan manajemen,” katanya.
Presiden menyebut jika pemogokan tersebit menjadi aksi penyaderaan logistik negara, sehingga berencana mengadakan rapat kabinet pada 29 November 2022 esok, agar pengemudi trukbisa kembali bekerja.
Demikian informasi terkait aksi pemogokan massal pengemudi truk yang membuat pemerintah Korea Selatan merugi lebih dari Rp3 triliun per hari.***