SalatigaTerkini - Juru bicara Presiden Filipina, Harry Roque memberikan keterangan bahwa pembunuhan terhadap pemberontak bersenjata adalah tindakan yang legal.
Tindakan tegas tersebut diperintahkan oleh Presiden Filipina Rodirgo Duterte kepada kepolisian dan militer untuk menghabisi pemberontak komunis dan mengabaikan hak asasi manusia.
Keterangan tersebut diungkapkan Harry Rogue pada Senin, 8 Maret 2021 setelah Presiden Duterte dikecam para pemimpin Katolik atas pembunuhan sembilan orang aktivis pada pekan lalu.
Baca Juga: Kabar Baik, Sebanyak 27 Ribu Lansia di Jawa Tengah Telah Divaksin COVID-19
Konferensi Waligereja Filipina mengecam kejadian 'Minggu Berdarah' itu karena Duterte mengabaikan hak asasi manusia dalam penyelesaian konflik.
Empat orang lainnya pun ditangkap ketika sekelompok pembela hak asasi manusia melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah untuk menyelidiki kematian sembilan orang tersebut.
"Perintah presiden untuk 'bunuh, bunuh, bunuh' adalah legal karena ditujukan kepada pemberontak bersenjata," kata juru bicara presiden, Harry Roque, seperti dikutip dari Reuters.
Baca Juga: PT KAI Daop 8 Surabaya Telah Menormalisasi Jalur KA Yang Terkena Longsor, Kini Sudah Bisa Dilewati
Pada Minggu, Letnan Jenderal Antonio Parlade selaku kepala satuan tugas anti-pemberontak, mengatakan penggerebekan itu adalah 'operasi penegakan hukum yang sah', dan pihak berwenang memiliki surat perintah penggeledahan untuk senjata api dan bahan peledak.
Namun, aktivis mengatakan penggerebekan itu mengingatkan pada operasi polisi di mana ribuan orang telah terbunuh sebagai bagian dari perang Duterte terhadap narkoba.
Di antara mereka yang tewas adalah seorang koordinator Bagong Alyansang Makabayan dari kelompok sayap kiri yang menyerukan diakhirinya "penandaan merah", praktik memberi label lawan komunis atau teroris untuk membenarkan penargetan mereka, yang sudah ada sejak aturan mendiang diktator Ferdinand Marcos.
Baca Juga: Hasil Pertandingan MPL ID Season 7 Pekan Kedua
Human Rights Watch mengatakan kampanye kontra-pemberontakan pemerintah Filipina tidak lagi membuat perbedaan antara pemberontak bersenjata dan aktivis non-kombatan, pemimpin buruh, dan pembela hak.
Sejak berkuasa pada tahun 2016, Duterte telah melihat upayanya untuk menempa perdamaian dengan pemberontak Maois.***(Julkifli Sinuhaji/Pikiran Rakyat)