Network
SalatigaTerkini - Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon angkat bicara mengenai laporan terbaru majalah dunia The Economist bertajuk 'Jokowho? - Indonesia’s president promised reform. Yet it is he who has changed' edisi 21 Agustus 2021.
Tentu masih segar diingatan kita, KPK yang bersifat independen malah dimasukkan ke dalam jajaran pegawai negeri yang mengharuskan stafnya lulus tes masuk. KPK yang dulu bahkan menolak air mineral, kini malah sebaliknya.
Soal ujian yang diberikan kepada KPK juga tak kalah mengundang polemik dengan tidak berstandar pada ujian masuk CPNS. Banyak pertanyaan mengarah kepada kehidupan pribadi dan pandangan mengenai minoritas. Dan puncaknya 75 staf dinyatakan gagal, didalamnya termasuk penyidik terbaik KPK.
Penandatangan RUU KPK yang dinilai melemahkan, serta penunjukan jenderal yang dirundung melakukan korupsi sebagai Ketua KPK, menandakan semakin merosotnya demokrasi Indonesia.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tinggalkan PDIP dan Bergabung ke Partai Golkar? Berikut Faktanya
Baca Juga: Berikan Sambutan: Megawati Minta Presiden Jokowi Tegar, Kami Dibelakang Bapak
Bahkan dijabatan periode keduanya, disebutkan demokrasi selama pemerintahan Presiden Jokowi malah mengalami kemunduran. Bahkan, lebih buruk dari presiden-presiden sebelumnya, berada di titik terendah sejak Orde Baru.
Fadli Zon melalui cuitannya cukup jelas setuju dengan apa yang dilaporkan majalah The Economist, reformasi yang dijanjikan Jokowi dinilai berjalan berseberangan dengan janji-janjinya.
"Orang memang mudah berubah karena kekuasaan," tulis Fadli Zon di twitter pribadinya @fadlizon.
