Network
SalatigaTerkini – Kasus korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek pada 2020 kembali menjadi sorotan publik.
Kasus Bansos DKI kembali disoroti publik lantaran kinerja yang tidak terpublikasi masyarakat, sehingga ada beberapa masyarakat menilai kasus ini dihentikan dian-diam.
Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri.
Maki melihat terlantarnya penanganan perkara korupsi bansos dikarenakan tidak melakukan seluruh izin penggeledahan dari Dewas KPK (sekitar 20 izin) dan tidak memanggil Politikus PDI Perjuangan, Ihsan Yunus. Jakarta Selatan, Jumat 19 Februari 2021.
Baca Juga: Pakai Nama Vaksin Nusantara, Terawan Agus Putranto Kembangkan Vaksin Covid-19
KPK menanggapi adanya laporan yang di ajukan oleh MAKI. Laporan MAKI bertujuan agar KPK memberantas korupsi Bansos DKI dengan serius dan berkomitmen untuk memberantas kasus ini sampai tuntas.
Dikutip dari antaranews.com pada hari Jumat, 19 Februari 2021 Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri memberikan statemen seperti ini:
"Jadi, kami tegaskan sama sekali tidak ada penghentian penyidikan untuk penanganan perkara dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 19 Februari 2021.
Baca Juga: ‘Berguru Pada Ahlinya’, Foto Nissa Sabyan Bersama Mulan jameela Menuai Komentar Netizen
